BENGKULU SELATAN — Pengelolaan anggaran belanja makan dan minum di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik. Terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu ditelusuri dan diklarifikasi lebih mendalam oleh pihak berwenang.
Poin-Poin yang Menjadi Sorotan Anggaran Meningkat Sangat Signifikan Anggaran belanja makan dan minum tahun 2026 tercatat jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total anggaran yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp 795,76 juta, dan diperkirakan belum termasuk kemungkinan pembebanan dari pos anggaran lain yang juga digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
16 Paket Pengadaan Jasa Makanan Senilai Rp 600 Juta, Terdapat 16 paket pengadaan jasa penyediaan makanan dan minuman dengan total nilai mencapai Rp 600.000.000. Hal yang menjadi sorotan adalah ketidakselarasan waktu penyelesaian pekerjaan dalam dokumen tertulis yang justru tercatat lebih awal dibandingkan tanggal penandatanganan kontrak. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakserasian antara dokumen administrasi dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Ketidak jelasan Bukti Pertanggung jawaban
Muncul laporan bahwa daftar hadir peserta kegiatan seringkali tidak lengkap atau hanya berisi sedikit nama, namun pembayaran dilakukan untuk jumlah porsi yang jauh lebih banyak. Foto dokumentasi kegiatan pun tidak selalu tersedia atau tidak menunjukkan jumlah peserta sesuai yang ditagihkan. Selain itu, harga satuan per porsi dinilai melebihi Standar Harga Daerah (SHD) yang berlaku di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Frekuensi Kegiatan yang Dipertanyakan
Banyak kegiatan tercatat berulang dalam waktu berdekatan dengan pos konsumsi yang sama. Terdapat dugaan bahwa makan dan minum untuk kegiatan rutin harian justru dibebankan ke anggaran kegiatan proyek atau kegiatan khusus yang seharusnya tidak demikian.
Belanja Dialihkan ke Luar Pos Resmi
Sebagian belanja makan dan minum diduga dialihkan melalui pos “belanja jasa makanan eksternal”, sehingga tidak terlihat langsung dalam pos belanja makan dan minum rapat pada laporan anggaran rutin.
Aturan yang Diduga Terkait Poin-poin di atas dinilai berpotensi menyentuh beberapa peraturan, antara lain: – Permendagri No. 77 Tahun 2020 — belanja makan minum hanya diperuntukkan bagi peserta yang benar-benar hadir dan dibuktikan dengan daftar hadir
– Standar Harga Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan — harga satuan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan Bupati
– UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara — setiap pengeluaran wajib memiliki dasar hukum yang sah, dokumen lengkap, dan bermanfaat langsung bagi tugas fungsi dinas
– Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa — kontrak harus ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai
Seluruh hal di atas merupakan dugaan awal berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat dan pantauan media. Belum merupakan hasil pemeriksaan resmi maupun putusan pengadilan. Pihak kami akan berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu dekat guna mendapatkan penjelasan yang akurat dan transparan terkait hal ini.
“Kami melihat disini ketidak transfaran penggunaan anggaran ini sudah terlihat dari segi kontrak maka kami harap pihak inspektorat dapat memeriksa dengan jelas dan tegakan aturan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Putra masyarakat. (AB)
