Kaur – kamis 30 januari 2025 alokasi dana penanggulangan stunting di Kabupaten Kaur untuk tahun anggaran 2024 masih diselimuti ketidakjelasan. Berbagai pos anggaran telah direncanakan, termasuk kampanye promosi kesehatan (seperti pemasangan spanduk), bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas, pengumpulan dan analisis data stunting, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Yasman, M.Pd., menyatakan belum menerima informasi komprehensif mengenai total pagu anggaran program stunting yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.
Ketidakpastian ini juga meluas pada anggaran kegiatan promosi kesehatan lainnya. Meskipun mengakui bahwa program himbauan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui distribusi spanduk ke desa-desa dan instansi pemerintah berada di bawah tanggung jawab Bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Pak Yasman mengaku belum mengetahui detail anggarannya. “Sampai saat ini, saya belum menerima informasi yang komprehensif mengenai total pagu anggaran program stunting di Dinas Kesehatan. Soal himbauan KTR yang ditangani Promkes, saya belum mengetahui detail anggarannya,” jelasnya.
Ketiadaan transparansi anggaran ini menghambat pengawasan yang efektif. Pak Yasman menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan memastikan pengelolaan dana stunting tahun 2024 dilakukan secara akuntabel dan sesuai regulasi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak nyata bagi penurunan angka stunting. “Ketidakjelasan informasi anggaran ini menghalangi upaya pengawasan yang efektif,” tambahnya. Ia berharap ke depannya akan ada peningkatan akses informasi terkait alokasi anggaran agar pengawasan dapat lebih optimal.
Ironisnya, sementara Dinas Kesehatan gencar mengkampanyekan KTR, masih ditemukan asbak di lingkungan kerja Dinas Kesehatan sendiri. Hal ini memicu banyak keluhan dan ketidakpuasan masyarakat yang tertuang dalam kotak pengaduan. Kejadian ini menjadi sorotan dan mempertanyakan keseriusan komitmen Dinas Kesehatan dalam menerapkan program KTR. Dinas Kesehatan perlu segera menindaklanjuti hal ini dan memberikan penjelasan kepada publik. Transparansi dan konsistensi dalam implementasi program sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
(Henhen)
