Duniainfo.id – Kasus Pemerkosaan yang terjadi di kabupaten kaur yang melibatkan 6 (enam) tersangka sampai saat ini memberikan banyak tanda tanya bagi publik, pasalnya kasus ini sangat janggal dari penyidik dan fakta persidangan yang banyak diduduga adanya Kriminalisasi Hukum kepada tersangka.
Seperti yang di tuduhkan kepada Yunus oleh Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan secara sah dan meyakinkan (beyond a reasonable doubt) adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. (03/09/2026.
Filip merupakan kuasa hukum mengatakan menurutnya hal ini hanya berdasarkan berkas penyidikan kepolisian bukan dari fakta persidangan.
Hal ini bisa kita lihat dalam Narasi Penuntut Umum bahwa Terdakwa membujuk dengan kalimat “kalau gitu sekolah besok tidak akan dikasih uang jajan”tidak pernah terbukti dalam fakta persidangan.
Adanya narasi tersebut anehnya anak korban tidak dapat menjelaskan kronologi kejadian secara jelas dan pasti, tuntutan jaksa penuntut umum bukanlah berdasarkan pemeriksaan pada fakta persidangan, melainkan berdasarkan berkas perkara dari penyidik kepolisan yang ada erat kaitannya berdasarkan keterangan Saksi LN (kakak tiri) Korban yang saat ini telah menguasai harta benda milik Iskandar dan pula keterangan anak tidak didukung oleh saksi pendukung maupun bukti persesuaian yang selaras.
Sebagaimana diatur dalam 237 ayat 5 KUHAP, Kesesuaian dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan ketereangan ahli, keterangan terdakwa, bukti elektronik yang saling bersesuaian. Dalam perkara ini:
• Keterangan Saksi Korban berdiri sendiri (Unus Testis Nullus Testis);
• Keterangan Terdakwa membantah keras dan merupakan fitnah;
• Bukti Surat Visum dilakukan 2 tahun kemudian dan tidak menunjuk spesifik nama Terdakwa.
• Keterangan Ahli dr. Elisna Dwi Anggreni baik keterangan yang disampaikan dalam Persidangan maupun pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli, dihubungkan dan disesuaikan dengan Visum Et Repertum Nomor: 445.03/023/RSUD.K/II/2026 tanggal 31 Januari 2026 adalah alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang Justru menjadi Alat Bukti mengCOUNTER ATTACK terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sendiri;
• Tidak ada satupun saksi mahkota atau saksi luar (de auditu maupun saksi penglihat langsung) yang melihat atau mendengar adanya persetubuhan atau teriakan ancaman kekerasan pada malam tanggal 18 Februari 2024 maupun waktu-waktu lainnya.
• Rumah Terdakwa berdinding papan sangat sederhana berukuran 3 x5 meter tanpa sekat yang tertutup rapat, di mana pintu sering terbuka dan dihuni bersama anggota keluarga lain. Sangat tidak rasional secara fisik perbuatan bersetubuh secara berulang bertahun-tahun tanpa diketahui oleh almarhumah istri yang tinggal di rumah yang sama.
“Disini Pihak Jaksa harus memberikan bukti baru dan harusnya pak Yunus bebas dari dakwaan alias bebas dari dugaan pemerkosaan yang ada di kabupaten kaur, di dasari dengan fakta persidangan bukan penyidik,” tegas Filip.
Dikatakan Filip mengingat sebelumnya telah memenangkan gugatan praperadilan secara sah di Pengadilan Negeri Bintuhan. Saat itu, hakim telah menyatakan dengan tegas bahwa status tersangka yang disematkan kepada Yunus tidak sah menurut hukum namun disini pihak jaksa tidak mengindahkan aturan negara tersebut.
” Harusnya pihak jaksa penuntut umum menuntut berdasarkan hasil fakta persidangan bukan dari hasil penyidik, kami yakin hukum di negri masih bisa lurus Tegak jangan sampai oknum penyidik bisa merusak citra yang ada demi kepentingan segelintir orang,” harap Filip. (AB)
