KAUR – Sekitar 150 tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Kaur, yang tergabung dalam Persatuan Nakes R3 Kabupaten Kaur, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kaur pada senin 13 januari 2025, memprotes ketidakjelasan status kepegawaian mereka dan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para nakes honorer, sebagian telah mengabdi selama lebih dari 5 tahun, merasa kecewa karena belum lulus seleksi PPPK meskipun telah mengikuti proses seleksi. Mereka menyoroti beberapa poin penting:
– Kurangnya Transparansi: Proses seleksi PPPK dianggap tidak transparan, dengan adanya perubahan aturan yang membingungkan.
– Kuota Terbatas: Jumlah formasi PPPK untuk nakes di Kabupaten Kaur dinilai terlalu sedikit, sehingga banyak honorer yang memenuhi syarat tidak dapat diangkat.
– Masa Kerja Terabaikan: Para honorer meminta agar masa kerja dan pengabdian mereka dipertimbangkan dalam seleksi PPPK, bukan hanya berdasarkan hasil tes.
Koordinator aksi, Ariko Bintara, S.Kep., dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah daerah atas minimnya usulan formasi untuk nakes. Mereka juga mengusulkan adanya aturan baru yang memungkinkan pengangkatan tenaga kesehatan R3 paruh waktu menjadi penuh waktu (full time) secara serentak tanpa harus mengikuti seleksi ulang.
Aksi ini menyoroti permasalahan yang dihadapi honorer nakes di Indonesia, di mana pengabdian mereka yang panjang belum diimbangi dengan kepastian status kepegawaian. Mereka berharap pemerintah daerah dan pusat dapat memberikan solusi yang adil dan transparan terkait seleksi PPPK dan pengangkatan tenaga kesehatan honorer.
(Henhen)
