Proyek pembangunan Revitalisasi SMPN 12 Bengkulu Selatan yang berlokasi di Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, mendapat sorotan. Pekerjaan yang dibiayai pemerintah pusat tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan asal jadi.
Berdasarkan dari pantauan wartawan di lapangan. Selasa ,(29/09/2026) terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, terutama pada pekerjaan atap dan Pemasangan pelapon diduga memakai kualitas matrial bekas dan di kerjakan asal jadi tidak sesuai Teknis.
Bangunan atap gedung sekolah yang di rehab asal jadi dalam pemasangan dan matrial yang digunakan banyak matrial bekas dan tidak sesuai ukuran teknis bangunan, dan banyak juga kayu yang sudah lapuk dan tidak layak dipakai masih dipakai seperti rangka pelapon yang memakai rangka bangunan lama padahal kualitas sudah banyak lapuk yang sudah dihinggapi rayap hal ini diduga adanya unsur kesengajaan pihak sekolah diduga ingin mengambil keuntungan yang menyebabkan kualitas tidak bagus dan dipastikan akan mudah mengalami kerusakan nantinya .
Salah satu tukang yang namanya tidak ingin disebutkan namanya bekerja di bayar harian mengatakan memang tidak diganti bahanya , kalau kami sesuai apa yang di perintahkan ya kami pasang.
“Kami hanya pekerjaan harian kalau di perintahkan disitu kami kerjakan untuk bahan yang tidak di ganti kami tidak tahu mengapa,” ternagnya .
Proyek SMPN 12 Bengkulu Selatan ini merupakan bagian dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Sekolah Dasar.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk SMPN 12 Bs ini Rp.1.392.952.000 terdiri rehabilitasi ruang kelas 4 ruang kelas lebih dan lainya, rehabilitasi toilet, lapangan sekolah.
Pelaksanaan proyek berlangsung sejak 27 Agustus hingga 26 November 2026. Dengan nilai anggaran yang cukup besar, kualitas pekerjaan seharusnya menjadi prioritas utama. Setiap tahapan pembangunan wajib mengacu pada petunjuk teknis, spesifikasi pekerjaan, dan ketentuan penggunaan anggaran.
Dugaan pengurangan kualitas material maupun ketidaksesuaian metode pelaksanaan perlu segera ditindaklanjuti. Jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi merugikan negara dan mengurangi manfaat pembangunan bagi peserta didik.
Masyarakat meminta pihak sekolah, pelaksana P2SP, serta instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Pengawasan juga perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan volume pekerjaan, kualitas material, dan kesesuaian penggunaan anggaran.
Pihak aparat penegak hukum (APH) jangan diam apabila ada laporan dari masyrakat kepada sekolah tersebut karna sangat merugikan negara .
Hingga berita ini di terbitkan belum ada hak jawab dari kepala sekolah dan terkesan menghindari wartawan.
Kepala sekolah atau pihak yang terbukti melakukan korupsi atau pemerasan dana revitalisasi sekolah dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup. (BEWOK)
