BENGKULU SELATAN — Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan terindikasi menyalahi aturan keuangan daerah dengan menyimpan dana sebesar Rp 2,9 MILIAR di rekening terpisah, di luar kendali Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Praktik ini dinilai melanggar prinsip kesatuan kas dan membuka celah terjadinya kerugian negara.
Adapun dalam gaan RINCIAN DANA YANG DISIMPAN DI LUAR RKUD Sumber Dana Nilai
Dana BLUD Rp 471.000.000
Dana Kapitasi JKN Rp 10.000.000
Dana BOK Puskesmas Rp 2.400.000.000
TOTAL Rp 2.900.000.000 .
Penyimpanan dana daerah di luar RKUD bertentangan dengan aturan yang berlaku:
1. PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 126 Ayat (1)
“Semua pendapatan daerah WAJIB disetor ke RKUD dan dikelola melalui RKUD. TIDAK BOLEH ada dana APBD yang disimpan di rekening SKPD/Dinas.”
2. PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 127
“Hanya Bendahara Umum Daerah (BKAD) yang boleh membuka rekening penunjang. Dinas/SKPD DILARANG membuka rekening sendiri untuk menampung dana APBD KECUALI ada izin tertulis Bupati.”
3. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
“Setiap pengeluaran dan penyimpanan dana HARUS tercatat dan dapat diawasi secara terpusat.”
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, Handan Sarbaini.
“Kami menegaskan: seluruh dana daerah wajib berada di RKUD. Dana Rp 2,9 miliar yang tersimpan di luar sistem pengawasan akan kami selidiki. Pihak Dinas Kesehatan akan kami panggil untuk memberikan penjelasan secara tertulis. Jika terbukti ada pelanggaran, akan ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.”tegas Hamdan . (AB)
