MANNA – Bisa saja terkena hukuman penjara,kalau ada warga negara yang tidak menghormati lambang negara Bendera Merah Putih.
Sebagai warga negara seharusnya memahami dan ada yang memberikan pemahaman bahwa ada bebepa poin yang harus diketahui terkait beberapa larangan pada bendera merah putih.Yang mana poin larangan tersebut ada lima poin yang harus dipatuhi.
Ketua DPRD Bengkulu Selatan Juli Hartono,SE.MAP menyampaikan bahwa sebagai lambang negara, bendera merah putih memiliki nilai sejarah, kebanggaan, dan identitas bangsa yang mendalam,yang mana beberapa larangan pada bendera merah putih yang diatur dalam undang-undang untuk menjaga kehormatan dan martabatnya.
“Larangan-larangan pada bendera merah putih telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.Sebagai Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) kita harapkan bisa memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait hal itu,”papar Juli saat dihubgi melalui via telpon Sabtu(22/03).
Pengetahuan ini,bukan hanya harus dipahami oleh setiap warga negara tetapi harus dipahami,kalau dulu pengawasan seperti ini sudah pernah dilakukan oleh pihak Kesbangpol,mungkin masih adanya warga yang tetap melakukan larang itu kemungkinan ketidaktahuannya,bahwa ada larangan pada bendera merah putih.
Adapun lima poin larangan terhadap bendera merah putih yang diatur UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Larangan-larangan ini diuraikan lebih rinci dalam Pasal 24 yang mencakup lima poin berikut:
Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.
Setiap orang dilarang memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial.
Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
Setiap orang dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara.
Setiap orang dilarang memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.
Untuk Sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggaran terhadap Bendera Merah Putih
Sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan mengenai Bendera Merah Putih diatur dalam Pasal 66 dan 67 UU Nomor 24 Tahun 2009. Hukuman yang dapat dikenakan meliputi pidana penjara atau denda dalam jumlah yang signifikan.
Menurut Pasal 66, tindakan seperti merusak, merobek, menginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain yang bertujuan menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sedangkan dalam Pasal 67 disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja menggunakan Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial, mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mencetak, menyulam, atau menulis pada bendera, serta menggunakan bendera sebagai langit-langit, atap, pembungkus barang, atau tutup barang, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Terkait larangan terhadap bendera merah putih sebagaimana di runut dalam aturan yang ada di atas,adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu oknum anggota DPRD Bengkulu Selatan Inisial ( D )yang sudah menelantarkan lambang negara,bahkan hal itu diduga dilakukan di tempat kediaman pribadinya, hal tersebut seolah disengaja tanpa memperdulikan larangan tersebut.
Saat ini pihak wartawan Radar Bengkulu sedang melakukan upaya konfirmasi atas tindakan yang dilakukan oleh oknum DPRD tersebut.Masa sekelas anggota DPRD Bengkulu Selatan bisa tidak mengetahui aturan tersebut,padahal sebagai anggota DPR yang termasuk publik figur yang seharusnya memberikan contoh.
“Sebagai ketua DPRD kita berharap,hal ini tidak seharusnya terjadi di Bengkulu Selatan.Karena bendera merah putih merupakan lambang negara yang harus kita jaga.Selain itu kita juga berharap pihak Kesbangpol terus melakukan pengawasan kepada seluruh warga agar tidak melakukan larangan bendera merah putih,bukan hanya itu disetiap OPD juga harus diawasi karena biasanya OPD selalu menaikkan bendera merah putih di halaman kantornya,”pungkas Juli.
(FA)