MANNA – Miris TPP di Bengkulu Selatan sudah mendekati akhir tahun belum juga kelar di bayar dan parahnya anggaran untuk TPP satu koma lima miliyar lebih itu karna kesalahan perhitungan aplikasi, apakah betul?
Ada beberapa alasan mengapa TPP belum dibayarkan, di antaranya: Kondisi keuangan daerah yang belum ideal, Pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Tidak adanya anggaran.
Saat di konfirmasi Kepala Bidang Anggaran BKD Bengkulu Selatan Arif Budiman,S.Hut.M. mengatakan hal itu Bukan kurang. Tetapi ada salah perhitungan didalam aplikasi Simona melalui Bagian ortala Sekretariat daerah. Dan semuanya akan dibayar, tanpa merugikan ASN.
“Bukan kurang. Tetapi ada salah perhitungan didalam aplikasi Simona,Dan semuanya akan dibayar, tanpa merugikan ASN,”ujar Arif.
Namun disini ada informasi untuk memenuhi kekurangan itu maka OPD yang mempunyai kelrbihan anggaran akan di alihakan untuk kekurangan TPP, apakah boleh jawabanya ,Ya, anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat diubah untuk dialokasikan ke kegiatan lain di penghujung tahun. Perubahan anggaran ini dapat dilakukan dengan mengubah RBA tanpa mengubah DPA.
Apakah boleh mengalihkan anggaran SILVA tanpa melibatkan DPRD ? jawabanya pasti Tidak,
Sebab, perubahan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ke kegiatan lain tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan pihak DPRD:
SiLPA adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
SiLPA muncul ketika anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan terlampaui, atau realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran yang telah disepakati.
Pemerintah daerah dan DPRD berdiskusi untuk membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). PPAS menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Dilain tempat Waka II DPRD Bengkulu Selatan Dodi Martian mengatakan bahwa peralihan anggaran APBD harus disetujui oleh pihak DPRD, kalau tidak melewati DPRD maka mereka mengangkangi aturan .
“pengalihan anggaran APBD boleh tapi harus melibatkan DPRD kalau tidak melibatkan DPRD maka pihak tersebut mengangkangi aturan,” pungkas dodi martian.
(AB)