BENGKULU- Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menggelar sidang perdana perkara tindak pidana korupsi alih fungsi kawasan Hutan Bukit Rembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi kepemilikan pribadi berlandaskan Sertifikat Hak Milik (SHM), Rabu (28/10/2026).
Majelis hakim yang diketuai Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., menghadirkan enam orang terdakwa di ruang sidang. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan menyebutkan perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 517 juta.
Keenam terdakwa yang diseret ke meja hijau masing-masing yakni, Roni Hartono (Kasi Penataan Pertanahan BPN Manna), Johan Syafri (Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN Manna), Pedi Siswanto(Petugas Ukur BPN Manna), Subarto (Mantan Kepala Desa Keban Jati), Nuzmanto M. Adil (Aparatur Sipil Negara aktif di Bengkulu Selatan) dan Surahman(Mantan Kepala BPN Manna periode 2018).
JPU Kejari Bengkulu Selatan, Hariandana Hidayat, S.H., menyatakan para terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis. Secara primair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara secara subsidair, JPU mengenakan Pasal 604 jo. Pasal 18 undang-undang yang sama jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Untuk dakwaan, kami memposisikannya secara primair pada Pasal 603 dan subsidair pada Pasal 604. Selanjutnya, kami akan mempelajari dan menyiapkan tanggapan atas perlawanan dakwaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum para terdakwa,” ujar Hariandana usai persidangan.
Ia menambahkan, apabila majelis hakim nantinya menolak perlawanan dakwaan tersebut, pihak penuntut umum telah siap membuktikan pokok perkara dengan menghadirkan hingga 70 orang saksi di persidangan.
Menanggapi dakwaan tersebut, tim penasihat hukum para terdakwa secara tegas menyatakan ketidaksepakatan dan langsung mengajukan perlawanan (eksepsi).
Erwin Sagitarius, S.H., M.H., selaku kuasa hukum terdakwa Subarto, membeberkan dua poin krusial yang menjadi dasar perlawanan pihaknya.
Pertama, ia menilai nominal kerugian negara yang didakwakan JPU tidak akurat dan tidak sebanding dengan objek sertifikasi yang diterbitkan menggunakan keuangan negara.
Kedua, Erwin menyoroti kekeliruan mendasar dalam penerapan instrumen hukum terhadap kliennya. Menurutnya, persoalan ini murni menyangkut sengketa kawasan hutan, sehingga tidak sepatutnya dibawa ke ranah tindak pidana korupsi.
“Pertama, terkait perhitungan kerugian negara yang didakwakan tidak sesuai dengan realitas objek dan nilai sertifikat yang terbit. Kedua, berkenaan dengan penerapan hukumnya, jika yang dipermasalahkan adalah status tanah hutan, seharusnya perkara ini dipandang sebagai persoalan perambahan hutan, bukan tindak pidana korupsi,” pungkas Erwin.
Sidang akan dilanjutkan pada pekan mendatang dengan agenda penyampaian tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas perlawanan dakwaan dari pihak terdakwa. (AB)