KAUR, BENGKULU — Persidangan perkara dugaan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Kaur kembali menjadi sorotan. Hari ini, terdakwa Parman dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.
Namun di balik tuntutan tersebut muncul satu pertanyaan mendasar yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik:
Filip merupakan kuasa Hukum tersangka YN mengatakan Jika LP Nomor 22 tgl 30 Januari 2026 menjadi dasar dalam rangkaian penetapan tersangka dan proses hukum dalam perkara ini, mengapa nama Parman disebut tidak tercantum sebagai pihak yang dilaporkan dalam LP tersebut?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Bagi pihak keluarga yang mempertanyakan proses hukum perkara ini, keberadaan atau tidak adanya nama seseorang dalam laporan polisi yang menjadi dasar penanganan perkara merupakan hal yang sangat penting untuk ditelusuri.
“Keluarga mempertanyakan bagaimana proses hukum terhadap Parman dapat berkembang hingga dirinya menjadi terdakwa dan hari ini bahkan dituntut 10 tahun penjara, sementara menurut dokumen yang mereka pegang, nama Parman tidak tercantum dalam LP Nomor 22,” ujar Filip.
Dari laporan polisi hingga tuntutan 10 tahun
Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena keluarga menyebut LP Nomor 22 memiliki posisi penting dalam rangkaian proses hukum perkara ini, termasuk dalam penetapan tersangka dan penahanan sejumlah pihak.
Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan:
Kapan nama Parman pertama kali muncul dalam proses penyidikan?
Atas dasar laporan atau alat bukti apa nama tersebut kemudian dikaitkan dengan perkara?
Apakah terdapat laporan polisi lain yang secara khusus mencantumkan nama Parman?
Dan yang paling penting, Apa dasar hukum dan alat bukti yang digunakan untuk membawa Parman hingga ke persidangan dan akhirnya dituntut 10 tahun penjara?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab secara terang oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan dugaan adanya persoalan dalam proses penanganan perkara.
Keluarga: Kami tidak meminta hukum dihentikan, kami meminta hukum dijalankan dengan benar
Pihak keluarga menegaskan bahwa mempertanyakan proses hukum bukan berarti membenarkan tindak pidana atau mengabaikan hak korban.
Justru karena perkara ini menyangkut dugaan kejahatan serius terhadap seorang anak, seluruh proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Jangan sampai karena perkara ini mendapat perhatian besar, maka setiap orang yang kemudian dikaitkan dengan perkara dianggap otomatis bersalah tanpa publik dapat memahami secara jelas bagaimana hubungan hukum dan alat bukti terhadap masing-masing terdakwa.
“Jika memang Parman terbukti bersalah, biarkan pembuktiannya dilakukan secara terbuka di persidangan. Tetapi jika terdapat persoalan mendasar mengenai bagaimana namanya pertama kali masuk dalam perkara, persoalan itu juga harus dijelaskan dan diuji secara objektif,” sampai Filip .
Pertanyaan untuk penegakan hukum di Kaur
Kasus ini akhirnya bukan hanya berbicara tentang Parman.
Ini berbicara tentang pertanyaan yang jauh lebih besar:
Apakah setiap orang yang diproses pidana di Kabupaten Kaur benar-benar ditetapkan berdasarkan prosedur dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan?
Jika nama seseorang tidak tercantum dalam laporan polisi yang menjadi dasar perkara, tetapi kemudian orang tersebut diproses sampai menjadi terdakwa dan dituntut 10 tahun penjara, maka publik wajar meminta penjelasan mengenai rantai proses hukum tersebut.
Tidak boleh ada ruang bagi pertanyaan yang tidak terjawab ketika menyangkut kebebasan seseorang dan masa depan sebuah keluarga.
Saatnya perkara ini dibuka secara transparan
Keluarga berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang persidangan.
Mereka meminta agar aparat penegak hukum, pengawas internal, maupun lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan hukum dapat melihat persoalan ini secara objektif.
Kami tidak meminta siapa pun kebal terhadap hukum. Kami juga tidak meminta perkara ini dihentikan tanpa proses.
Yang kami minta sederhana:
Buka dokumennya. Periksa prosesnya. Uji alat buktinya. Jelaskan bagaimana nama Parman masuk ke dalam perkara.
Sebab ketika seseorang akhirnya dituntut 10 tahun penjara, masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap tahapan proses hukumnya benar-benar memiliki dasar yang jelas.
Dan apabila memang seluruh proses telah dilakukan sesuai hukum, maka penjelasan terbuka justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ada keberanian untuk memperbaikinya.
Karena keadilan bukan hanya tentang menghukum orang yang bersalah. Keadilan juga berarti memastikan tidak ada orang yang diproses secara keliru.
DESAK TRANSPARANSI
Pertanyaan publik kini tertuju kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Kaur:
Jika LP Nomor 22 tidak mencantumkan nama Parman, atas dasar apa Parman kemudian diproses hingga menjadi terdakwa dan dituntut 10 tahun penjara?
Pertanyaan ini harus dijawab dengan dokumen, alat bukti dan prosedur hukum, bukan sekadar pernyataan.
Masyarakat menunggu penjelasan.Sebab satu perkara di Kabupaten Kaur hari ini sedang mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih besar, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten KAUR khususnya.(AB)