BENGKULU SELATAN — Belakangan ini muncul pertanyaan di masyarakat terkait keabsahan penugasan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjadi ajudan pribadi Wakil Bupati. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pembatasan tegas mengenai hal tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta ketentuan turunannya, fungsi dan tugas pokok TNI adalah mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penugasan prajurit TNI di luar tugas pokoknya diatur secara ketat.
Secara prinsip, hanya Presiden dan Wakil Presiden yang secara eksplisit diatur boleh memiliki ajudan yang berasal dari kalangan prajurit aktif TNI. Untuk pejabat daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ketentuan ini tidak berlaku.
Penugasan anggota TNI sebagai ajudan Wakil Bupati dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari fungsi utama TNI. Hal ini berbeda dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang diatur secara khusus melalui Peraturan Kapolri mengenai penugasan anggota di luar struktur organisasi, sehingga dapat ditugaskan sebagai ajudan pejabat daerah dengan syarat dan batasan ketat.
Para pengamat hukum tata negara menegaskan bahwa penempatan anggota TNI sebagai ajudan pejabat daerah berisiko menempatkan militer dalam ranah birokrasi sipil yang tidak sesuai fungsinya. Hal ini juga dapat menimbulkan keberpihakan serta mengganggu netralitas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Anggota TNI tetap dapat memberikan pengamanan resmi bagi pejabat daerah, namun itu merupakan tugas dari satuan pengamanan yang diorganisir oleh institusi TNI dan bersifat kedinasan, bukan ajudan pribadi. Penugasan pun harus didasarkan pada surat perintah resmi dari komandan yang berwenang dan hanya untuk keperluan tertentu dalam waktu yang terbatas.
Masyarakat diimbau untuk memahami perbedaan fungsi TNI dan Polri dalam konteks penugasan di luar tugas utamanya. Apabila menemukan hal yang mencurigakan atau penugasan yang diduga tidak sesuai aturan, masyarakat berhak menyampaikan laporan kepada Komisi Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun lembaga pengawasan internal masing-masing institusi.
Menanggapi itu Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin menjelaskan “hal itu bukan kita yang menjadikan dasar namun itu sadah dituang dalam aturan, kita tidak berani melanggar aturan namun kita akan mengupayakan hal ini jangan sampai melanggar tatanan aturan negara ,”ungkapnya .
Ditemui Wabup Bengkulu Selatan Yepri Sudianto mengatakan, dulu ada ajudan dari pihak kepolisian namun terjadi Maslaah pada saat itu.
“Kemaren ada namun ada insiden perkelahian antara ajudan dengan salah satu sopir di Pemkab setelah itu ajudan tersebut ditarik di aatuanya,” ujar yepri..
Dikatakan Yepri untuk saat ini saya tidak butuh ajudan lagipula apa yang perlu dilakukan walaupun punya ajudan kecuali dirinya mempunyai kegiatan yang besar dan saat ini saya hanya menjalankan tugas sesuai amanah.(AB)
