MANNA – Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang membahas ketahanan pangan di desa tersebut.(03/01/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dalam pemerintahan desa, di antaranya Kepala Desa Lubuk Tapi beserta perangkat desa, perwakilan PPL lubuk Tapi ,angota Kelompok tani,Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Musdesus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan ketahanan pangan yang menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan desa. Mengingat pentingnya sektor pangan bagi kesejahteraan masyarakat, musyawarah ini bertujuan untuk menggali potensi lokal dan mencari solusi yang tepat guna mewujudkan kemandirian pangan di Desa Lubuk Tapi.
Dalam musyawarah yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, sejumlah topik penting dibahas, antara lain ketahanan pangan Hewani dan Nabati,Hewani Direncanakan Penggemukan sapi dan Nabati Padi,jagung ,dan Cabe Selain itu, penguatan peran BUMDes juga menjadi salah satu pembahasan utama, mengingat badan usaha ini dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
Pengurus BUMDES Desa Lubuk Tapi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan.
“Musdesus ini adalah sarana bagi kita semua untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Musdesus Ketahanan Pangan di Desa Lubuk Tapi diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Desa, perangkat desa, Pendamping Desa, BPD, serta pengurus BUMDes untuk mendukung berbagai program yang telah disepakati. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antar pihak, diharapkan ketahanan pangan di Desa Lubuk Tapi dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Musdesus ini menjadi bukti bahwa upaya meningkatkan ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.(AB)
